Ketika Suara Warga Dibungkam

JAKARTA, KOMPAS.com – Sorijanto menatap lekat-lekat kertas berisi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta. Mulutnya komat-kamit mencari-cari nama dalam daftar itu. Warga Tanah Tinggi, Jakarta itu kemudian mendesah. Ia tidak menemukan nama yang dicari. Namanya beserta kedua anaknya tidak tercantum dalam DPT. Artinya ia tidak akan bisa menggunakan hak pilihnya. Padahal pria yang sudah tinggal di Tanah Tinggi selama 30 tahun ini tidak pernah absen dalam pemilihan umum. Baik Pilkada, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif.

Dengan tampang kuyu, ia menceritakan bahwa sejak awal namanya tidak masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada DKI Jakarta 2012. Kemudian ia mengadu kepada ketua RT setempat untuk didata. Namun saat DPT muncul, nama pria paruh baya yang tinggal di rumah petak ini tetap tidak tercantum.

“Saya bingung kenapa nama saya tidak masuk daftar pemilih. Pemilihan Gubernur lima tahun lalu, saya terdaftar. Saya sudah tinggal 30 tahun di sini. Tiap pemilihan juga selalu ikut. Baru sekarang ini saja. Saya sih merasa dirugikan,” kata Sorijanto pada Kompas.com, ketika dijumpai di rumahnya, di Tanah Tinggi, Jakarta, Rabu (11/7/2012).

Kartu Tanda Penduduk yang dimilikinya menuliskan bahwa pria kelahiran Jakarta pada tanggal 3 Januari 1950 ini beralamat di Jalan Tanah Tinggi Sawah RT 001/RW 012, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Namun namanya tak tercantum di TPS 058 yang mengakomodir hak pilih warga RT 001/RW 012, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta.

Ketika ditanya apakah dirinya memilih salah satu calon tertentu, ia menjawab dengan mantap bahwa dirinya ingin memenangkan pasangan nomor urut tiga yaitu Jokowi-Ahok. Namun hal ini tidak dapat terwujud lantaran hak pilihnya hilang. Bahkan rekannya yang juga simpatisan pasangan nomor urut tiga bernama Ismail bernasib serupa. Ismail tidak bisa menyoblos karena namanya dalam DPT diarsir hitam dan diduga memiliki KTP ganda.

“Enggak tau saya. Apakah ini pilih kasih atau gimana. Saya kok mikirnya jadi enggak netral karena selama ini saya bisa milih kok,” ungkapnya.Selain itu, sebanyak 35 warga RW 003 Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, yang juga merupakan simpatisan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga tidak dapat ikut memenangkan pasangan Jokowi-Ahok lantaran tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap.

Bahkan nama Wakil Ketua RW 003 Kayu Putih yaitu Indra Kramadipa beserta ibunya juga masuk dalam daftar warga yang tidak tercantum pada DPT tersebut. Akibatnya, perangkat daerah yang juga simpatisan partai berlambang banteng ini kehilangan hak pilihnya pada Pilkada DKI Jakarta 2012.

Indra mengungkapkan bahwa dirinya sudah meminta agar data pemilih pada DPS dikoreksi mengingat ada sejumlah warga termasuk dirinya yang tidak tercantum dalam DPS tersebut. Namun permintaan tersebut tak terwujud. Ketika DPS berubah menjadi DPT, nama-nama mereka tetap tak ada.

Masih mengenai nama yang tak terdaftar, pendukung pasangan nomor urut enam juga bernasib sama. Ratusan pendukung Alex-Nono tidak kunjung mendapatkan kartu pemilih dan surat undangan untuk memilih pada 11 Juli lalu.

Pemilih yang belum mendapatkan kartu pemilih dan undangan ini berjumlah sekitar 100 orang di Kelurahan Penjaringan, 300 orang di Kelurahan Pesanggrahan, dan 400 orang di Kelurahan Koja Utara. Bahkan 14 anggota DPR yang menjadi juru kampanye Alex-Nono juga kehilangan hak pilihnya. Nama-nama tersebut antara lain Suharso Manoarfa, Theo Sambuaga, dan Tantowi Yahya.

“Ini merupakan kondisi yang sistematis, terstruktur, dan masif. Ada dugaan, kartu pemilih dan surat undangan disalahgunakan untuk mengurangi suara pasangan kami,” ujar Tim Sukses Alex-Nono, Fatahillah Ramli, Senin (9/7/2012).

Tidak hanya itu, pendukung pasangan Alex-Nono yang merupakan warga Kapuk Pulo, Cengkareng, Jakarta Barat juga kehilangan hak pilihnya. Peristiwa ini antara lain menimpa Ketua RW 010 Kapuk yaitu Ardhali. Ia beserta warganya yang merupakan simpatisan pasangan dengan jargon “tiga tahun bias” ini tidak bisa ikut menyumbang suara untuk pemenangan Alex-Nono.

“Dari 195 TPS yang berada di kelurahan Kapuk, terindikasi ada kasus serupa di setiap TPSnya. Dimana kesalahan dan kekeliruan mengenai kisruhnya DPT kami belum mendapat laporan dari petugas terkait. Semoga dalam hasil penghitungan nanti tidak ada lagi masalah yang timbul,” ujarnya.

Sumber: http://lipsus.kompas.com/kisruhdpt/part4.html

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s