Pilih Ketua KPK dari Dana Utang

Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus berutang dari Kementerian Hukum dan HAM karena dana Kementerian Keuangan belum cair.

Dana yang dibutuhkan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata belum disetujui Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, Ketua Pansel KPK Patrialis Akbar mengatakan, the show must go on.

Akhirnya, jelas Patrialis, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhuk dan HAM) meminjamkan dana yang dibutuhkan tersebut. “Pakai uang kementerian dulu, tapi kan nanti diganti kalau sudah turun,” ujar Patrialis di Kantor Kemenhuk dan HAM, Jakarta, Rabu (26/5).

Sekretariat Pansel KPK telah berkoordinasi dengan Kemenkeu. Patrialis menambahkan, Pansel KPK berkomitmen untuk menggunakan anggaran seefektif dan seefisien mungkin.

Dikatakan oleh Patrialis, komponen dari biaya tersebut adalah pengumuman di media massa. Sisanya hanya berupa biaya transportasi, uang makan, dan biaya peralatan kantor.

Sementara komponen honor pimpinan Pansel hanya beberapa persen saja. “Honor pimpinan sama, sekitar Rp 3,5 juta -Rp 4 juta per orang per bulan. Enggak besar,” ujar Patrialis.

Seperti diberitakan, Pansel yang dipimpin Patrialis beranggotakan sembilan orang. Dia didampingi Irjen Pol MH Ritonga sebagai Wakil Ketua dan Ahmad Ubbe sebagai Sekretaris.

Ditambahkan Ahmad Ubbe, biaya perekrutan satu orang pimpinan KPK itu diperkirakan mencapai Rp 2,5 miliar.

Bankir Pendaftar Pertama

Sementara itu, respons terhadap penjaringan bakal calon ketua KPK itu baru terlihat pada hari kedua.

Bakal calon itu bernama Hertanto T Surya, seorang bankir yang telah malang melintang di dunia perbankan selama belasan tahun. Hertanto, Managing Partner atau Rekan Pelaksana Bina Indonusa System, mengaku yakin dapat melaksanakan pekerjaan sebagai pimpinan KPK.

“Saya sudah empat kali menjadi dirut di bank. Saya sarjana hukum dan pernah menjadi pimpinan puncak dan mengolah jutaan karyawan,” kata Hertanto singkat.

Hertanto mengaku merasa prihatin melihat praktik korupsi di negeri ini. “Korupsi sudah sistemik. Perlu kejujuran yang terang,” ujar Hertanto, yang mengaku memiliki relasi yang luas, dari pucuk pimpinan kepolisian hingga menteri.

Hertanto yakin tidak memiliki masa lalu yang bisa menjadi sasaran tembak koruptor bila kelak terpilih menjadi pemimpin lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia itu.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s