DAFTAR PENGURUS BEM FISIP UNS “DINAMIS 2013”

DAFTAR PENGURUS
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
KABINET DINAMIS 2012/2013
No. Nama Lengkap Amanat JURUSAN / ANG
1 Baktiar Anang Abiantoro Presiden AN/10
2 Ariani Suryaningsih Sekjen AN/10
3 Utari Aryani Kadiv ART KOM/11
4 Ima Nur Halida Staff ART SOS/12
5 Aisyah Mayliawati Staff ART AN/12
6 Menik Nurmalasari Staff ART PERPUS/12
7 Satya Adhi Bangsa Kadiv KIL AN/11
8 Puji Astuti Staff KIL AN/12
9 Ardiansyah Staff KIL AN/12
10 Tya Astriyani Staff KIL AN/12
11 Rahmi Hafifa Staff KIL AN/12
12 Iramaya Dyahayu T.S.L Menteri Keuangan AN/11
13 Ardita Devi S Staff Keu AN/12
14 Rohmatul Latifah A Staff Keu SOS/12
15 Diah Harni Saputri Staff Keu KOM/12
16 Adhitya Choirul Latif Staff Keu HI/12
17 Imam Bagus Sasami Menteri Dagri AN/10
18 Bayu Setya Nugroho Kadiv DSF SOS/11
19 Agus Febrianto Staff DSF SOS/12
20 Jannet Cri Maharsi Staff DSF AN/12
21 Fery Rohmadi Staff DSF
22 Afni Gupitasari Kadiv Advo AN/11
23 Hesti Nur Fitriani Staff Advo PERPUS/12
24 Bimo Rizandi Staff Advo HI/12
25 Noviana Sulistyawati Staff Advo AN/12
26 Faza Umar Afif Menteri Deplu KOM/10
27 Muhammad Faqihuddin Kadiv Humas SOS/11
28 Galang Dayu Nugraha Staff Humas KOM/12
29 R. Dian Muhammad Staff Humas HI/12
30 Intan Aida Diliana Staff Humas PERPUS/12
31 Dewi Puspita Sari Staff Humas PERPUS/12
32 Nanik Lestari Kadiv Kastrad AN/11
33 Fatinah Yasmin Staff Kastrad SOS/12
34 Andy Dwi Putranto Staff Kastrad SOS/12
35 Abdurrahman Fidaulhaq Alhazmiy Staff Kastrad HI/12
36 Arina Rohmatul Staff Kastrad KOM/12
37 Belva Hendry Lukmana Menteri PSDM SOS/10
38 Aji Nugroho Staff PSDM HI/12
39 Jacika Prifi Nugraheni Staff PSDM AN/12
40 Yeni Ismiyati Staff PSDM AN/12
41 Ardiyan Gilang Ramadhan Staff PSDM AN/12
42 Pramadina Basuki Menteri Sosma AN/11
43 Risma Inggrid Septia Staff Sosma SOS/12
44 Cahya Dwi Nugraha Staff Sosma SOS/12
45 Dita Rahayu Staff Sosma SOS/12
46 Raihan Ahmad Almer Staff Sosma HI/12
47 Rani Anovva Dewi Staff Sosma AN/12
48 Desi Muliasari Staff Sosma SOS/12

Antitesa nurani

Aku adalah seorang kecil kawan
lusuh, dan tanpa makna
Pandangan sinis adalah sarapanku sehari hari
Makian menjadi omelet kesukaanku.
dan sampah adalah boneka peneman tidur di ranjang tanahku ini.

aku kadang bertanya-tanya
apakah 1000 trilyun tidak cukup untuk membelikan satu tikar untukku?
bagaimana dengan orang yang ku tempatkan di senayan sana?
milyaran uangku diambil oleh mereka.
ku lihat mereka memang egois.
tapi segera ku berpikir, mungkin mereka juga orang miskin
mungkin mereka mau membeli tikar juga sepertiku.

Namun segera aku lupakan semua itu
dan akupun kembali dengan boneka peneman tidurku
ini lebih nyaman, dibanding milyaran tikar yang mereka beli.
lebih hangat, untuk menjagaku dari dingin dan bengisnya dunia diluar sana.
Sebuah mimpi yang sempurna bukan?
Aku memang seorang kecil yang lusuh.
Tapi aku bukanlah seorang yang putus asa
Kalaupun hidup itu adalah jurang yang dalam
Maka aku akan membuat jembatan untuk menyeberang ke ujungnya

 

Oleh
Heru Agus Prayitno
Presiden BEM FISIP UNS Kabinet Rakyat 2012

IDEALITAS VS REALITAS GERAKAN MAHASISWA MEMBANGUN KEMBALI GERAKAN POLITIK BERMARTABAT

Bicara tentang mahasiswa, berarti kita bicara tentang sebuah potensi besar perubahan bangsa dan negara. Tidak  jarang mahasiswa menjadi cikal bakal perjuangan nasional, mulai dari boedi utomo (1908), Perhimpunan Indonesia (1925),dll sampai akhirnya gerakan mahasiswa pada waktu itu mencapai puncak kejayaannya pada 17 Agustus 1945. Tentu masih ingat pula dalam ingatan sejarah mengenai perisitiwa gejayan, perisitiwa cimanggis, dan yang lebih familiar di ingatan kita yakni tragedi semanggi dan tragedi trisakti. Tentu sebuah kejadian yang sangat heroik,  ketika akhirnya dari sekian lama perjuangan mahasiswa untuk melawan rezim otoriter (1966-1998) menemukan titik klimaksnya, dimana Soeharto (Presiden kedua RI) menyatakan mundur dari jabatannya.

Gerakan Mahasiswa Kini

Hal – hal diatas lah yang sering dimunculkan ketika kita bicara mengenai gerakan mahasiswa. Sebuah kenangan kesuksesan masa lalu, sebuah euphoria yang senantiasa diagung – agungkan oleh mahasiswa kita saat ini. Terlena kita dengan masa keemasan tersebut, sehingga semangat TOTAL REFORM !!yang dulu menggaung di senayan sana menjadi redup. Tentu agenda total reform tersebut bukanlah sebuah jargon semata. Semangat nya adalah mereformasi seluruh kehidupan negara baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan penegakan hukum. Politik yang bermartabat dan berorientasi rakyat, pemerataan ekonomi dan keadilan dalam hukum, menjadi sekian banyak agenda yang harus dikawal oleh mahasiswa sampai sekarang.

Gerakan mahasiswa harus senantiasa dihidupkan, karena jika bicara mengenai agent of change, maka kita tidak akan lepas dari sebuah pembicaraan mengenai pergerakan. Tentu tidak akan ada change tanpa adanya agent yang peduli dan betul – betul berorientasi untuk perbaikan negara. Namun realita sekarang mengenai agent ini nampaknya sedikit berubah. Dengan gelar “maha” yang disandang oleh agent ini, tidak banyak mengubah keadaan. Inti gerakan mahasiswa ada tiga : membaca, diskusi dan beraksi. Namun ketika syarat pertama saja belum terpenuhi, maka hal ini seperti“katak dalam tempurung”, hanya meloncat – loncat, tanpa pernah bisa pergi dalam tempurung itu. Seperti postulat yang selama ini berkembang di masyarakat “naik ke panggung tanpa persiapan, dan kau akan turun panggung dengan penyesalan”. Membaca menjadikan banyaknya info yang masuk, dan membuat semakin terbukanya cakrawala kita akan kondisi dan situasi yang sedang terjadi di masyarakat. Hal inilah yang menjadi persiapan kita untuk menjadi agent of change.

Esensi gerakan mahasiswa

“Sesungguhnya perjuangan ku lebih ringan dibanding perjuanganmu. Karena aku hanya mengusir penjajah. Sedangkan kau nanti akan berperang melawan bangsamu sendiri”. Itu adalah kata – kata yang pernah diucapkan bung karno untuk pemuda Indonesia. Esensi gerakan pemuda pada zaman itu adalah untuk meraih kemerdekaan, karena saat itu penjajahan secara nyata terlihat dan dialami langsung oleh masyarakat Indonesia. Namun penjajahan itu bukanlah berakhir, namun mengalami transformasi ke bentuk yang lebih lembut, tidak terlihat tapi benar – benar membunuh, bukan hanya secara fisik, melainkan juga ideologi atau pemikiran masyarakatnya. Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. apakah ini ideologi bangsa Indonesia?

Lalu bagaimana dengan kinerja Dewan Perwakilan “Rakyat” sebagai hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Republik ini. Kasus badan anggaran angelina sondakh? Hambalang? Renovasi miliaran banggar? Nazaruddin? Atau yang lebih miris…pernah dengar berita tentang anggota DPR yang ke luar negeri, dan ketika mereka tiba di bandara, terdapat Tenaga Kerja Indonesia yang sedang kesusahan untuk kepulangan mereka ke tanah air, dan anggota DPR tersebut bersikap cuek dengan keberadaan mereka?. HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN…silahkan anda simpulkan sendiri.

Lalu bagaimana dengan kemiskinan di negara dengan pertumbuhan ekonomi 6% ini? Pada september 2011. 29,89 juta penduduk Indonesia masuk kategori miskin (BPS,2011). Padahal jika dilihat berdasarkan pendapatan perkapita, rata – rata orang Indonesia memiliki pendapatan sekitar 3542,9 dolar (BPS,2011). Angka yang sungguh jauh dari kenyataan adil dan merata, apakah ini yang dulu dicita – cita kan founding fathers negara Indonesia dalam sila kelima Pancasila? Padahal dari kemiskinan itu, bisa menimbulkan multiplier effect bagi kehidupan masyarakat. berapa banyak angka kriminalitas yang timbul dari kemiskinan ini, perampokan, pencurian, perusakan dimana – mana, tindakan amoral, pembunuhan. Apakah ini tindakan bangsa yang dikatakan beradab seperti yang dimaksud dalam sila kedua Pancasila?

Celah – celah inilah yang bisa diisi oleh gerakan mahasiswa. Idealisme yang bersih, semangat yang menggebu, dan fisik yang kuat menjadi kelebihan tersendiri yang dimiliki oleh mahasiswa untuk membangun gerakan politik yang bermartabat. Bangsa ini butuh pergerakan, bangsa ini butuh pemikiran yang rakyatis,dan bangsa ini rindu akan keadilan. Itulah esensi yang harus diwujudkan oleh mahasiswa, lalu bagaimana caranya?

Dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari MEMBACA, DISKUSI, DAN……

BERAKSI..

karena esensi sebenarnya bagi kita sebagai mahasiswa dan manusia adalah MENJADI ORANG YANG BERMANFAAT…karena sebaik – baik mahluk, adalah yang bermanfaat untuk orang lain.

Hidup Mahasiswa!!

Hidup Mahasiswa!!

Untuk Rakyat Indonesia!!

Heru Agus Prayitno

Presiden BEM FISIP UNS Kabinet Rakyat 2012

Mencari Politisi Progresif

Saat arus politik utama di Indonesia mempertontonkan tindakan elite-elite politik yang miskin integritas dan komitmen publik, maraknya para mantan aktivis gerakan mahasiswa melompati pagar untuk memasuki partai politik sering dianggap sebagai pengkhianatan atas perjuangan awalnya.

Persoalan menjaga komitmen perjuangan politik bukanlah persoalan pada wilayah aktivitas, baik di dalam maupun di luar sistem. Komitmen para politisi akan teruji ketika dalam praksis politiknya mereka tetap konsisten memiliki visi kekuasaan progresif. Visi kekuasaan yang menghadirkan rakyat sebagai kekuatan utama dalam melakukan kontrol terhadap arena politik ataupun perubahan di dalamnya.

Ke depan, kita akan menyaksikan sepak terjang para elite politik muda di DPR yang mengawali karier politik sebagai aktivis gerakan mahasiswa, seperti Budiman Sudjatmiko, Pius Lustrilanang, Anas Urbaningrum, dan Andi Rakhmat. Sejarah akan mencatat apakah kiprah mereka membenarkan gambaran dominan bahwa ruang politik dan orang-orang di dalamnya nista dan kotor ataukah mereka tampil membawa perubahan lebih baik dalam arena politik.

Mampukah mereka mempertahankan komitmen pada keadilan publik, di tengah arena politik Indonesia yang bergerak dalam logika kepentingan elite yang berjarak dari publik daripada logika komitmen politik yang melekat pada kepentingan publik.

Perjuangan para elite politik baru ini tidaklah mudah dalam ruang politik Indonesia. Struktur kesempatan politik yang tersedia tak memberikan pilihan banyak untuk melakukan perubahan-perubahan politik yang bermakna. Kerap kali upaya-upaya untuk memperlihatkan komitmen para politisi muda terhadap kehendak rakyat masih harus berhadapan dengan tembok besar oligarki politik elite. Para elite politik utama yang masih mengalkulasi setiap langkah politik mereka semata-mata sebagai kesempatan untuk mengakumulasi pertambahan modal ataupun kekuasaan politik mereka sendiri.

Kehendak menarik garis sejajar antara tindakan politik politisi dan suara publik masih harus berhadapan dengan tembok besar kepentingan elite-elite utama partai yang memegang kunci tertinggi kebijakan politik di internal partai. Ilustrasi yang merisaukan dari kenyataan ini muncul tak lama setelah publik mulai berharap terbitnya titik cerah dalam wilayah politik ketika mayoritas suara legislator dianggap sejalan dengan komitmen keadilan publik, permainan politik elite segera tampil mengedepan.

Keberhasilan para legislator memenangkan opsi C yang menegaskan adanya penyimpangan hukum dan penyelesaian melalui jalur hukum dalam bail out Bank Century segera diikuti, misalnya, oleh munculnya wacana untuk merapat pada koalisi pemerintahan SBY di internal tubuh elite PDI Perjuangan (kekuatan oposisi terbesar saat ini) dalam kongres mendatang (Kompas, 8 Maret 2010). Wacana ini muncul hanya karena kelelahan politik untuk setia pada pilihan oposisi yang tidak memberikan sumber daya ekonomi dan kue kekuasaan yang besar bagi partai.

Munculnya gagasan tersebut di internal elite partai memperlihatkan bahwa dukungan suara publik masih belum dimaknai oleh elite politik sebagai modal sosial untuk mengartikulasikan keresahan publik dan konsistensi mereka untuk berpijak dalam posisi politik yang autentik. Arus dukungan publik dan tekanan politik lagi-lagi masih dimaknai oleh elite-elite utama partai sebagai modal untuk melakukan transaksi politik bagi kepentingan merapat pada kekuasaan.

Kapasitas transformatif

Setiap proses dan dinamika politik dimaknai oleh elite sebagai peristiwa yang lahir dari interaksi politik dan transaksi kepentingan di antara mereka. Publik dalam konteks politik seperti ini hanya jadi penonton ataupun suporter. Masyarakat hanya dipandang sebagai pihak yang menerima akibat dari tindakan yang dilakukan elite politik. Tentu tidak mudah bagi para elite politik berlatar aktivis melakukan kerja perubahan dalam lingkungan politik di Indonesia yang teralienasi dari kehendak publik ataupun konstituennya. Untuk memperjuangkan hadirnya politik progresif di Indonesia, para politisi-aktivis yang berkomitmen harus terlebih dahulu berpikir keluar dari perspektif kekuasaan sebagai praktik dominasi.

Seperti diutarakan aktivis gerakan sosial transnasional Hilary Wainwright (2009) dalam Rethinking Political Organisation, realitas politik kontemporer butuh pemahaman baru akan praktik kekuasaan. Kekuasaan haruslah dimaknai bukan sebagai praktik dominasi, tetapi praksis untuk menggerakkan kapasitas transformasi bersama rakyat (power as transformative capacity). Rakyat adalah subyek dalam proses politik yang menempatkan politisi sebagai fasilitator dan penghubung antara kepentingan publik dan dinamika politik dalam arus politik utama.

Secara konkret memaknai kekuasaan sebagai kapasitas transformatif mensyaratkan keterlibatan dan melekatnya para politisi terus-menerus dalam kolaborasi dengan gerakan sosial warga negara yang beragam, seperti gerakan sosial pedesaan, perempuan, lingkungan hidup, buruh, gerakan antikorupsi dalam posisi mereka sebagai politisi.

Tugas politisi progresif dalam konteks politik di Indonesia mensyaratkan komitmen mereka memanfaatkan legitimasi demokratik yang mereka peroleh dari kemenangan pemilu untuk memajukan dan memperkuat kontrol politik warga terhadap ruang politik. Strategi politik dari para politisi progresif untuk menciptakan perjuangan politik kewargaan melalui kombinasi demokrasi perwakilan dan demokrasi partisipatoris dalam menghadirkan kepentingan publik pada arus politik utama adalah tantangan bagi komitmen nilai-nilai progresif bagi para politisi.

Tentunya tugas ini tidak dapat kita pasrahkan kepada para politisi, bahkan politisi yang sebelumnya kita anggap memiliki integritas politik tinggi. Hanya akumulasi tekanan politik dari kekuatan akar rumput yang kuat yang mampu memaksa dan menyadarkan mereka untuk memaknai politik dan kekuasaan dari sudut pandang kepentingan rakyat.

Airlangga Pribadi Pengajar Ilmu Politik FISIP dan Koordinator Serikat Dosen Progresif Universitas Airlangga

 

Sumber: http://siperubahan.org/artikel/opini/mencari-politisi-progresif

Anggaran Pilgub Jateng Disepakati Rp746 Miliar

SEMARANG-Anggaran dana pemilihan gubernur (pilgub) Jateng 2013 akhirnya disepakati senilai Rp746 miliar. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jateng, Fajar Saka, mengatakan kesepakatan anggaran pilgub setelah dilakukan pembahasan dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
“Pada pembahasan antara KPUD dengan TAPD Provinsi Jateng 24 Juli lalu disepakati anggaran pilgub dua putara Rp746 miliar,” katanya kepada wartawan usai pembahasan RAPBD Perubahan 2012 dengan Komisi A DPRD Jateng, di Gedung Berlian Jl Pahlawan, Kota Semarang, Rabu (25/7/2012).
Sebelumnya KPUD mangajukan alokasi anggaran pilgub 2013 senilai Rp907 miliar yang memicu pro kontra anggota DPRD Jateng. Adanya pro kontra itu, Gubernur Jateng, Bibi Waluyo kemudian memangkas anggaran pilgub menjadi Rp621 miliar.
“Angka Rp746 miliar sudah final untuk biaya pilgub Jateng 2013 dua putaran,” tandas Fajar.
Dari anggaran dana sebanyak itu, menurut ia saat ini dana yang sudah tersedia di Pemprov Jateng senilai Rp621 miliar, sedangka sisanya akan dibahas pada APBD murni 2013.
“Kekurangan Rp124 miliar akan dibahas lebih lanjut antara TAPD dan Banggar DPRD pada APBD mendatang,” imbuhnya.
Dengan adanya rasionalisasi anggaran pilgub tersebut, lanjut Fajar, KPUD terpaksa melakukan langkah efisiensi kegiatan.Langkah efesiensi terutama dilakukan pada kegiatan internal anggota KPUD, misalnya mengurangi kegiatan rapat kerja, perjalanan dinas dan uang lembur.
”Untuk kegiatan kepentingan publik dan peserta pilgub , seperti sosialisasi tetap dilaksankan, tak ada pengurangan,” katanya.
Pada kesempatan itu, Fajar, menyatakan Komisi A DPRD Jateng telah menyetujui anggaran pendahuluan pilgub senilai Rp35,34 miliar pada RAPBD Perubahan 2012. Dana tersebut untuk membiayai empat kegiatan, yakni pembentukan badan penyelenggara, pemutakhiran data dan daftar pemilih, administrasi keuangan dan pencalonan.
“Sebenarnya kami mengajukan Rp40 miliar, tapi hanya disetujui Rp35,34 miliar,” ungkapnya.
Sementara Ketua Komisi A DPRD Jateng, Fuad Hidayat dari hasil pembahasan ternyata kebutuhan untuk dana awal pilgub hanya senilai Rp35,34 miliar.
“Sedang sisanya Rp4,66 miliar nanti dimasukkan dalam RPBD murni 2013,” jelas dia.
Dia menambahkan sebenarnya persoalan yang mendesak yakni biaya untuk penyusunan data penduduk potensial pemilu (DP4) senilai Rp500 juta.
“Sebab Pemprov Jateng sudah harus menyerahkan DP4 kepada KPUD pada November mendatang,” kata dia.

Sumber: http://www.solopos.com/2012/channel/jateng/anggaran-pilgub-jateng-disepakati-rp746-miliar-204590

GAPURA MAKUTHA: Pembangunan Molor, Masa Pengelolaan Berkurang

SOLO – Molornya pembangunan Gapura Makutha selama hampir dua tahun dipastikan berdampak terhadap berkurangnya masa pengelolaan oleh PT Rizki Adi Perkasa (RAP), selaku investor yang membangun gapura tersebut. Jika PT RAP memasang videotron pada gapura batas kota tersebut, maka hak pengelolaan bagi perusahaan itu hanya tersisa delapan tahun dari kesepakatan awal masa pengelolaan selama sepuluh tahun.

Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Supriyanto, mengemukakan dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Pemerintah Kota (Pemkot) dengan PT RAP telah disepakati masa pembangunan dan pengelolaan Gapura Makutha oleh investor adalah sepuluh tahun.

“Tapi alokasi waktu sepuluh tahun tersebut termasuk waktu pengerjaan gapuranya. Kalau dilihat dari molornya pembangunan yang hampir dua tahun ini, tentunya pengelolaan gapura oleh investor nantinya juga akan berkurang dua tahun, sehingga investor nanti hanya berhak mengelola selama delapan tahun, termasuk jika gapura itu dipasangi videotron,” terang Supriyanto, Rabu (25/7/2012).

Sayangnya, pemasangan videotron di Gapura Makutha tidak masuk dalam MoU pembangunan gapura tersebut. ”Untuk videotron memang tidak harus selesai sesuai deadline pengerjaan gapura. Hal ini berdasarkan pada kesepakatan, di mana videotron tidak masuk pada MoU itu. Jadi, itu bukan satu kesatuan,” ujarnya.

Terhadap persoalan masa pengelolaan videotron tersebut, Supriyanto menegaskan akan mengawasi pelaksanaannya. “Yang jelas rekanan hanya memiliki hak untuk mengelola videotron yang akan dipasang di gapura tersebut selama delapan tahun. Dalam hal ini kami akan mengawasi pelaksanaannya nanti seperti apa,” tandasnya.

Ditemui terpisah, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Solo, Budi Yulistianto menyebutkan dalam MoU, Pemkot hanya memberikan hak pengelolaan Gapura Makutha kepada investor selama sepuluh tahun, termasuk di dalamnya masa pengerjaan gapura tersebut. Sementara untuk pemasangan videotron, diterangkan dia, merupakan pilihan dari investor.

“Selama masa pengelolaan oleh investor, tidak ada bagi hasil untuk Pemkot. Tapi dari pemasangan videotron di gapura tersebut, Pemkot akan memperoleh pendapatan dari pajak reklame,” terangnya. Budi mengaku optimistis pembangunan Gapura Makutha akan selesai akhir Juli ini. “Ya menurut kesepakatan terakhir Juli ini harus selesai. Kalau kami positive thinking saja,” tandasnya.

Sumber: http://www.solopos.com/2012/solo/gapura-makutha-pembangunan-molor-masa-pengelolaan-berkurang-204494